NEGARA BUTUH DANA PEMBANGUNAN.

NEGARA BUTUH DANA PEMBANGUNAN.

Taatilah membayar pajak,jangan menghindar.

Adrian Kresna dalam bukunya, Mengenal Wayang, menyatakan bahwa:KEHIDUPAN DUNIA MERUPAKAN PERWUJUDAN PEPERANGAN ANTARA DUA KUTUB, KEBAIKAN DAN KEJAHATAN, ANTARA KEKACAUAN DAN KETERTIBAN, ANTARA BENAR DAN SALAH, ANTARA KEINDAHAN DAN KEBURUKAN  (HAL 20). Apa yang diungkap ini sejalan dengan kitab Al Qur’an yang menyatakan hidup ini hanya ada dua, baik dan buruk untuk menuju surga atau neraka. Surga sebagai hasil dari amar makruf nahi munkar atau kebaikan, sedang neraka sebagai hasil perbuatanburuk selama didunia.

Berita berbagai media menunjukkan adanya sifat baik buruk itu, dimana lebih jelas tergambar dipemberitaan surat surat kabar maupun televisi.  Berita koran Pos Kota hari ini memuat  berita ribuan orang warganegara Indonesia yang melakukan pencucian uang, dengan mendirikan perusahaan di luar negeri yang membebaskan pajak (off share). Menurut koran itu, mereka menyewa sebuah firma hukum Mossack Fonserca untuk mendirikan perusahaan di yuridiksi bebas pajak diluar negeri tsb. Kebocoran data yang disusun konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) tersebut melibatkan ribuan data nama warga negara Indonesia, diantaranya nama nama yang akrab ditelinga rakyat Indonesia. Firma hukum tersebut amat berpengaruh di negara Panama dan memiliki cabang diberbagai negara diseluruh dunia, diantaranya Hongkong, Miami, Zurich dsb. kebocoran data tersebut langsung diberitakan oleh 100 media internasional. Dampak pemberitaan itu sudah terasa di Islandia. Setelah namanya disebut dalam Panama Papers, perdana menteri Islandia diminta meninggalkan parlemen negara itu, karena dituduh mencuci uang jutaan dollar melalui investasi disebuah perusahaan.

Di Indonesia, nama nama terkenal disebut, demikian pula perusahaan perusahaan besar, diduga telah melakukan penghindaran membayar pajak, yangt saat ini justru sedang digalakkan pemerintahan jokowi-jk. Ancaman defisit anggaran tidak sedikit yang bisa memicu inflasi,utang luar negeri, maupun pemangkasan anggaran pembangunan yang saat ini sedang berjalan.

Sudah selayaknya pemerintah menelusuri kejadian ini, terutama para penegak hukumnya dan kementerian keuangan cq direktorat jenderal pajak.   Hendaknya pemerintah tidak pandang bulu apabila nama nama seperti disebut dalam ICIJ tsb. Mungkin pajak yang bisa diamankan dari kasus ini bisa mencapai trilyunan rupiah, bisa menambah ongkos pembangunan.

Memang bangsa ini mestinya direvolusi mentalnya, mental untuk jujur bagi para pengusahanya, mental untuk taat azas, mental untuk tidak korupsi dsb. saatnya pemerintah berani menguak kasus ICIJ yang melibatkan ribuan warga negara Indonesia. Kalau terbukti sita asset assetnya, dan cekal dalam karir politiknya, karena akan berbahaya memelihara mereka dalam urusan politik.