BUMN....

BUMN...

Adalah badan usaha milik negara. Namanya saja badan usaha, jadi tentunya memberikan keuntungan bagi negara, karena modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan modal negara. Kalau badan usaha masih meminta suntikan dana pemerintah, maka perlu dievaluasi, dan perlu direksinya diganti, termasuk komisarisnya. Padahal komisaris BUMN kebanyakan adalah petinggi negara. Sudah  saat nya BUMN dipegang oleh profesional dibidangnya, bukan konco konco penguasa, yang bisa diartikan bagi bagi jabatan. Maka perekrutan manajemen BUMN sebaiknya dilakukan melalui seleksi, seperti seleksi anggota KPK. KPK saja bisa kenapa BUMN belum mampu melakukannya?.   BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai. Dengan mengelola berbagai produksi oleh BUMN, pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat. Karena, apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.sebagai contoh yang akhir akhir ini menjadi berita adalah harga daging sapi yang membumbung tinggi, harga kebutuhan hidup sehari hari yang fluktuatip, seperti cabai, bawang merah termasuk garam yang produksinya berlimpah, tetapi keran impor tetap dibuka.

Oleh karena kompleksitas dalam urusan kesejahteraan rakyat,maka pemerintah harus bisa mengendalikan BUMN agar selalu mendapatkan keuntungan yang signifikan untuk turut membayai pembangunan nasional, maka, menurut pendapat saya :

1.   Ada target keuntungan yang akan dicapai kinerja BUMN tsb. Jika BUMN ybs merugi, maka sebaiknya seluruh direksi diganti.

2.   Bahwa BUMN saya yakin mendapat prioritas dalam pengerjaan proyek proyek pembangunan didalam negeri,maupun monopoli. maka ekspansi proyek di luar negeri harus menggandeng anak bangsa yang memiliki kapasitas internasional. Utamakan pekerja anak bangsa yang sudah mumpuni.

3.   Sebaiknya untuk efisiensi, maka dilakukan penggabungan BUMN sejenis agar birokrasi BUMN sejenis lebih mudah dilakukan, seperti PT Kereta Api Indonesia, dengan perusahaan negara yang membuat gerbong kereta api. Atau RRI dengan TVRI. Atau perusahaan hotel atau rumah sakit dsb.

4.   Pengangkatan direksi dilakukan melalui fit and proper test, seperti halnya pemilihan pimpinan KPK. Hal ini penting dilakukan agar memperkecil kemungkinan BUMN menjadi sapi perah pejabat maupun parpol.

5.   Perlu kementerian BUMN membuat transparansi manajemen setiap BUMN, dengan menempatkan neraca setiap BUMN dalam web site kementerian BUMN, agar bisa dibaca dan dicermati masyarakat luas sebagai perusahaan milik rakyat.

Demikian sekedar masukan yang sudah basi...terima kasih.