DUA JALUR......

DUA JALUR.

Akankah pasti menang?.

Tidak lama lagi pilkada DKI akan terjadi, dan kepemimpinan Ahok dipertaruhkan, aopakah berlanjut atau hanya sampai 2017 yad. Gonjang ganjing menyertai proses dukungan melalui jalur independen,yang sampai saat ini berhasil mengumpulkan sejuta tandatangan, bahkan mungkin lebih

KPU Provinsi DKI Jakarta akhirnya menetapkan jumlah DPT sebesar 6.983.692 pada tanggal 2 Juni 2012. Sayangnya, data ini masih diperdebatkan diantara calon gubernur pada pilkada 2012 yang lalu.

Dengan asumsi DPT sekitar 7.juta, maka relawan independen telah meraup sekitar 14-15 % suara pemilih kelak.parpol non pengusung masih memiliki harapan untuki menumbangkan Ahok.

Modal suara 15% yang menurut berita medsos kebanyakan suara PDIP pada pilkada ataupun pemilu sebelumnya, menunjukkan bahwa suara parpol pendukung petahana yang merupakan 24 kursi  DPRD berpotensi menambah suara secara signifikant, belum lagi suara pemilih pemula yang juga banyak jumlahnya.

Figur Ahok sebagai petahana dengan kinerjanya yang mau tidak mau orang akan mengakuinya, menyumbangkan potensi pemilijh yang besar, seoerti yang pernah saya bincangkan  dengan seorang teman dirumah gedungnya. Namun dikalangan pegawai, apalagi yang pernah dipinggirkannya serta para wong cilik  yang tergusur, mungkin akan terbelah suaranya. Para pedawai DKI disatu sisi merasa ada peningkatan kesejahteraan, namun disisi lain dituntut bekerja maksimal. Pegawai yang biasa nyantai tapi penghasilan besar, tentu merasa terusik. Demikian pula para pwdagang yang segari hari dditeribkan aparat petahana. Namun secara baris besar, potensi Ahok terpilih kambali sangat besar.

Dilain pihak lawan politik Ahok, belum menunjukkan kinerja yang bisa mencuat yang masih bisa diingat penduduk DKI, apalagi belum berpengalaman memimpin [emerintahandi DKI. Dan faktor etmis dari Ahok bisa diyakini akan menampung nsuara dari etnis tertentu di pilkada DKI, yang sudah terbukti pada pilkada nyang lalu.

Namun ada permasalahan dengan dua jalur tang sudah ditangan Aok, yaitu jalur undependen dan jalur parpol. Permasalahan terletak kepada para pendukung yang telah menyerahkan KTP dukungan kepada Ahok, apakah mereka konsisten memilih Ahok disaat kemudian ternyata Ahok mengikuti pilakda melalui jalur Parpol?. Terutama para pendukung dari para pemilih PDIP pada pilkada sebelumnya, apakah mereka tidak balik kandang, ketika mengetahui petahana memilih jalur parpol?. Sebab ada parpol pendukung ahok yang pernah menjadi penguasa rezim orde baru. Inilah resistensi yang perlu diwaspadai jika prtahana ingin tetap kembali berkuasa.

Oloeh karena itu, menurut hemat saya :

1.    Agar parpol tetap menghargai prestasi relawan dengan melakukan sinergi sehingga bisa meyakinkan kepada calon pemilih yang telah menyerahkan dukungan KTP nya untuk tidak berpaling dari keyakinan mereka tentang sosok petahana. Sinergi dapat dilakukan dengan saling terlibat dalam meyakinkan calon pemilih tsb, dan memberdayakan maksimal relawan dikala kampanye maupun penjagaan TPS kelak.

2.    Relawan tetap dilibatkan setelah petahana berkuasa sebagai pengawas terhadap oknum oknum parpol yang mau mengambil kesempatan sebagai pamrih atas kerja mereka sebelumnya. Hal inilah yang harus diawasi oleh relawan, agar kinerja pemda kemudian tetap pada jalur kesejahteraan rakyat DKI.  Tangan tangan parpol baik terang terangan maupun tidak, bisa bermanuver tanpa suara karena keahlian mereka berpolitik. Jadi pemerintah DKI tidak selalu direcoki dari dalam parpol pendukungya. Jangan sampai ada ups jilid kedua dsb.

3.    Jika saya boleh usulkan, jika petahana menang, libatkan relawan untuk melakukan pendataan aset tanah DKI, baik dilapangan maupun data administrasi di pemda DKI. Pertimbangannya relawan benar benar bekerja untuk rakyat DKI, banyak aset tanah DKI yang tidak jelas sehingga mudah disalahgunakan. Kasus tanah di DKI sangat rawan, banyak mafia tanah, perlo orang yang bermental baja untuk mengurusi tanah DKI.  Segera lengkapi surat tanah sesuai aturan pertanahan yang berlaku, agar tanah pemda bisa dimanfaatkan sebesar besar kemakmuran rakyat DKI.

Bagaimana terhadap penantang petanaha yang terdiri dari berbgai tokoh, baik nasional maupun lokal dalam upaya meraih ambisi kekuasaan sebagai DKI I?. Menurut hemat saya  :

1.    Seperti  dikatakan Ahok, perlunya program yang ditawarkan kepada para calon pemilih. Hal ini penting dilakukan mengingat warga DKI sudah pandai semua. Dukungan parpol tidak cukup apabila tidak disertai program ybs untuk menjadi pembanding program petahana. Ibaratnya mau beli sesuatu, tentu pembeli membandingkan harga diantara para pedagang. Bagaimana kalau ternyata program yang ditawarkan itu diadopsi petahana?. Sebenarnya hal itu justru akan menaikkan nilai calon ybs dan tentunya tujuan akhirnya sama untuk kesejahteraan rakyat. Jadi naif kalau calon takut programnya diadopsi petahana. Membagi ilmu amat dianjurkan dalam agama, maupun pengetahuan. Pola kampanye tanpa program, seperti kampanye model lama zaman sebelum merdeka, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan membodohi rakyat.

2.    Calon pesaing harus lebih bekerja keras, menemui konstituen dari seluruh lapisan masyarakat, tanpa bantuan media kalau perlu. Sebab media menyumbang amat besar bagi keberhasilan, tapi juga bisa mengerdilkan usaha yang dilakukan. Tapi media masyarakat melalui mulut kemulut, akan lebih ampuh dan polos disuarakan.

3.    Buat program terutama yang sedang menjadi perdebatan publik DKI, seperti yang baru berlalu, tanah luar batang, aset pemda DKI, vaksin palsu, pedagang kaki lima,  penggusurasn tanah. Cermati kebijakan pemprov yang melanggar norma. Dsb. cermati suara rakyat jakarta, kemana arah yang diinginkan sebagian besar masyarakatnya dengan menggunakan hasil survey independen. Kwalifikasi kantong kantong pemilih, garap kantong yang berat atau ysng ringan terlebih dahulu dengan perhitungan yang matang. Dsb.

4.    Lontarkan pendapat yang obyektip tanpa bermaksud menyerang pihak lain yang bisa menguak pikiran yang selama ini terpendam.  Contoh kasus rumah sakit sumber sehat sebenarnya menjadi moment yang amat tepat untukbmelontarkan pendapat yang obyektip, tetapi kesempatan ini tidak dipergunakan dengan baik, sampai akhirnya KPK menyatakan tidak ada pelanggaran hukum. Contoh lain adalah kasus tanah cengkareng untuk rumah susun yang bermasalah. Berikan pendapat hukum dan solusinya dengan bijak.  Mungkin ada masalah lain yang menarik.

Demikian saran dan pendapat, mudah mudahan bermanfaat. Lalu......... apakah petahana pasti menang?. Jawabannya nanti pada awal 2017   dibilik suara. Anda mau pilih mana?. Jawabannya sudah jelas kelihatan dari sekarang.....!!!