UNTUNG ADA KPK.

UNTUNG ADA KPK.

Berita hangat pagi ini adalah berita duka dari kebon sirih, berkaitan dengan tertangkap tangannya oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) tokoh muda dari parpol  yang merupakan tokoh yang digadang gadang untuk menjadi cagub DKI Jakarta oleh partainya. Tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah DKI Jakarta, bergaya hidup mewah, seperti terpeleset kulit pisang dan jatuh tanpa bisa diselamatkan lagi, termasuk oleh keluarganya sendiri. Tamat sudah politisi muda yang santun ini. Menurut KPK telah menyita uang 1.14 M, diantaranya 140 juta disita disebuah Mall di Jakarta Selatan. Uang senilai itu eqivalen dengan gaji sekitar 350 bulan seorang pekerja di DKI, kalau mengacu UMP DKI sebesar 3,1 juta/bulan. Maka sepatutnya ancaman hukumannya ya 350 bulan atau 29 tahun 2 bulan, walaupun nanti vonisnya bisa menjadi dibawah 10 tahun, tergantung pertimbangan hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, walaupun kita tahu juga ada oknum hakim yang memanfaatkannya sebazgai wakil Tuhan itu.  

Saya apresiasi KPK yang untuk kesekian kalinya bisa menangkap aparat walaupun pimpinannya baru beralih tangan. Memang benar kata Rhoma irama “ yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin”. Zaman memang sudah edan, kalau tidak ngedan ora kebagian. “tapi se edan edannya orang lebih baik yang eling dan waspada” begitu pujangga Ronggo Warsito berujar. Ternyata tokoh muda kita ini lupa dan tidak waspada. Lupa kalau diatas langit masih ada langit, sehingga tidak waspada kalau KPK mengintip intip, kapan bisa menyabet uang haram itu. Akhirnya ada gempa kecil di Jakarta pagi ini. Seorang tokoh muda.ketua komisi lagi, dan bakal calon Gubernur ibukota lagi...wah..wah. Untung ada KPK, artinya KPK bukan saja menyelamatkan korupsinya, tetapi menyelamatkan Jakaarta dan warganya dari kemungki8nan buruk yang bakal terjaqdi seandainya tokoh ini benar benar memimpin  Jakarta suatu saat. Bukan sekedar milyard rupiah yang diselamatkan tetapi trilyunan rupiah.

Oleh karena sering terjadi anggota Dewan, baik daerah, Propinsi maupun Pusat menerima komisi suap maupun korupsi, mungkin karena ada istilah Komisi di DPR/DPRD, sehingga sering terucap dan diucapkan oleh anggota yang terhormat itu. Sehingga anggota dewan yang sering mengucapkan kata “komisi” diterjemahkan salah oleh pihak lain, seakan minta komisi. Jadi tuah komisi memang mendua. Oleh karena itu supaya budaya menerima komisi tidak menyimpang, sebaiknya kata  komisi diganti dengan “Kamar”.tapi kata Kamar juga mengandung makna lain sehingga bisa diartikan kamar tidur buat bobok bobok siang anggota dewan. Bisa juga kamar berarti minuman yang memabukkan, sehingga bisa melupakan tugas anggota yang buat perda atau undang undang. Karena pihak lain yang berkepeentingan bisa menyuap pakai khamar. Jadi nama yang pas menurut saya bisa “bidang” atau “divisi”. Kalau bidang bisa diartikan bidang tanah, jadi serba salah mencari kata yang tepat dari bahasa Indonesia. Jafi kata Divisi lebih pas kelihatannya, walaupun bukqan kata asli Indonesia. Maklumi saja, bukankah bangsa ini suka dengan yang berbau luar negeri?. Padahal MEA barumulai jalan.

  Kalau kepala Dishub tempo hari dimiskinkan oleh Pengadilan, apakah kasus raperda reklamasi pantai utara Jakaarta ini juga bisa dimiskinkan pelakunya?. Itu menjadi tugas KPK untuk membuktikannya nanti.

Apa yang bisa ditarik dari pelajaran ini buat kita semua?

Kasus ini menarik karena pelakunya merupakan tokoh muda yang berpotensi mengorbit ditingkat Nasional (menurut prediksi saya). Yang kedua substansi suap menyangkut hal yang mendasar bagi ibukota yaitu soal zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di jakarta. Yang ketiga menyangkut moment kejadian saat ini menyangkut pilkada DKI Jakarta, dimana jalur perseorangan mulai mendapatkan porsinya, yang diisuekan dengan deparpolisasi.

Ketiga hal diatas menarik karena menyangkut mental anak muda yangcepat mendapat kekuasaan. Benar seperti kata salah seorang presiden AS, untuk menguji mental seseorang maka berilah dia kekuasaan. Sama halnya dengan anak muda Demokrat yang sekarang masuk bui, yang tentunya sudah dipecat partainya. Benar juga program presidn Jokowi untuk merevolusi mental bangsa ini, Cuma sayangnya bentuk realisasi untuk merevolusi mental ini belum jelas seperti apa, apakah setiap hari polisi menjaga perempatan jalan dan menilang pelanggaran lalu lintas,secara tegas tanpa pandang bulu dan tanpa damai di pos polisi? Ataukah pegawai masuk dan pulanjg jam kerja tepat waktu dengan ancaman potong gaji, ataukah setiap pegawai wajib mengisi buku harian tugas tugasnya?..ah semua itubisa diatur bung... yang jelas semestinya ketegasan presiden diikuti ketegasan menterinya, diikuti ketegasan dirjendnya, direkturnya, kasubditnya sampai keanak buahnya.

Zonasi wilayah sangat penting dalam pembangunan daerah, agar perkembangqan daerah kedepan tidak semrawut. Sekarang saja sudah semrawut, apalagi zonasi dipermainkan untuk kepentingan konglomerat lagi. Dengan kekeliruan menetapkan zonasi, bisa berakibat fatal, seperti kemacetan lalu lintas, potensi pengeluaran belanja masyarakat menjadi lebih tinggi, potensi banjir, dsb yangpada akhirnya merugikan uang pemerintah trilyunan rupiah seperti yang saya sebut diatas.

Moment pilkada dengan suhu politik di Jakarta yang semakin meninggi, dengan kasus anak muda ini akan semakin mengibarkan teman ahok pada posisi yang amat menguntungkan. Masyarakat jakarta semakin yakin akan memilih Ahok sebagai gubernurnya,walaupun dia kafir (baca non muslim). Yang salah adalah pemilih muslimnya kenapa memilih sikafir. Ini menunjukkan partai muslim belum mampu berbuat banyak untuk warga muslim di jakarta, termasuk Indonesia pada umumnya. Benar kata sikafir adulah saya dengan program yang dikehendaki warga jakarta,jangan dengan menyerang pribadi. Saya kira kita setuju jika partai muslim mencari bibit bibit muda yang jiwa raganya seperti Ahok ini. Kalau satu kota ada satu seperti Ahok, niscaya indonesia akan maju dan rakyatnya sejahtera. Amin..     

Kesimpulan dan saran :

1.       KPK menjadi contoh penegakan hukum di Indonesia, semestinya institusi penegak hukum lainnya bekerja seperti KPK dan sinergi dengan KPK. Perlunya pembentukan KPK disetiap propinsi di Indonesia, namun KPK KPK dipropinsi diawasi ketat oleh KPK, agar KPK tidak tercoreng namanya. .

2.       revolusi mental sampai saat ini belum jelas operasionalnya, perlu sosialisasi melalui televisi secara terus menerus.terutama menyangkut kepentingan masyarakat luas seperti tertib berlalu lintas. sosialisasi harus tegas dan tepat sasaran tidak perlu bahasa sinyal, misalnya anda melanggar lampu merah dikenakan denda seratus ribu rupiah. anda berdamai, polisinya dikenakan pasal suap dengan hukuman sekian tahun dsb. p4eringatan ini harus dilakukan setiap hari agar dapat merasuk kehati masyarakat luas.

3.       Parpol yang baru mendapat musibah cobaan ini segera mencopot kadernya tanpa harus menunggu keputusan pengadilan, karena sudah jelas terkena OTT, dan segera mengisi penggantinya, agar masyarakat Jakarta tahu konsistensi partai ini. Serta bisa berkontribusi tetap pada pembangunan jakarta.

4.       Kesimpulan dan saran lainnya saya serahkan kepada anda.
       Akhirnya, nama komisi sebaiknya diganti dengannama lainnya, saya usulkan nama "Divisi" biar keren seperti divisi tempur di TNI......terima kasih.