INOVASI DAERAH...8

INOVASI INONASI DAERAH.

8. Kediri
.

 Kediri memang jauh dariSurabaya, ibu kota provinsi. Tetapi, dikelilingi kabupaten-lain yang lebih makmur seperti Trenggalek, Tulungagung, Probolinggo, Blitar, dan Pare yang terkenal dengan Kampung Inggris-nya.

Kediri sebagai kota jasa. Apakah jasa pendidikan, kesehatan, maupun perdagangan.maka pemerintah Kediri, mulai dengan membangun administrasi pemerintahan yang probisnis. Semua perizinan dipermudah, diperingan biayanya, dipercepat, bahkan bila perlu diantar.

Selanjutnya pemerintah Kediri juga meluncurkan  Prodamas (Program Pemberdayaan Masyarakat), dimana Lewat program itu, setiap RT, diberi dana Rp 50 juta untuk membangun infrastruktur kampung. Tahun ini total 1.442 RT mengajukan sekitar 2.800 proyek. Artinya, setiap RT bisa mengajukan satu hingga tiga proyek, apakah membuat gorong-gorong, membetulkan jalan, memperbaiki prasarana, dan sebaginya. Yang uang nya beredar dikediri juga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kita tahu, proses tender itu mahal dan panjang waktunya. Biaya transaksi (transaction cost) dan biaya mencarinya (searching cost) amat mahal. hal ini ternyata Kediri mampu menekan laju inflasi, yang pada Juni lalu terendah di Indonesia, sebesar 0.16% (sumber: Jawa Pos).

Inovasi pemerintah kediri ini cukup fenomenal dan merupakan terobosan maju diera otonomi daerah sekarang ini, dan patut diapresiasi dan ditiru oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Namun menurut saya perlu beberapa catatan yang perlu, diantaranya :

1.   Mentalitas korupsi masyarakat harus dibenahi dengan sistem pertanggungjawaban ketat, agar uang proyek disetiap RT tsb dapat dimanfaatkan sebesar besar kemakmuran rakyatnya. Proyek pun tepat sasaran. Hal ini mengingat aparat pengawasan tentu tidak  cukup untuk mengawasi proyek retail yang banyak itu.belum lagi proyek yang lebih besar, lebih dari 50 juta/proyek.

2.   Saya meyakini bahwa proyek setiap RT itu adalah swakelola, yang dilaksanakan oleh warga RT ybs,jika disatu kelurahan memiliki proyek yang sama dari setiap RT (misalnya membuat saluran aair dll), bagaimana  proyek itu dilaksanakan oleh masing masing RT. Apakah cost nya tidak menjadi lebih mahal??. Saya kira perlu kajian lebih lanjut. Mungkin perlu payung hukum perda, agar tidak menyalahi aturan secara nasional yang mungkin juga terjadi.

3.   Pemerintah kediri saya kira (mungkin sudah dilakukan), lebih dahulu, membuat spesifikasi proyek atau TOR, yang harus dipenuhi terhadap proyek proyek infrastruktur yang dibuat para RT tsb, sehingga memenuhi standard kwalifikasi   sebuah infrastruktur, dan hal ini perlu pengawasan aparat tekhnis. Mungkinkah ini dilaksanakan di kediri?. Belum lagi soal topografi yang mempengaruhi sebuah proyek saluran air misalnya,perlu hasil ukur beda tinggi/waterpass.

Sisi positipnya adalah antara lain:

1.   Bisa menjadi tempat belajar pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk meniiru keberhasilan kediri tsb, yang ternyata mampu menekan inflasi daerah ybs.

2.   Menjadi interaksi masyarakat RT menjadi lebih guyub, rukun dan menghidupkan semangat kegotongroyongan yang semakin tinggi,dapat menangkal distabilitas daerah, ditengah gempuran berbagai tindak kejahatan trans nasional, seperti narkoba, terorisme dan kejahatan lainnya.

3.   Usulan proyek dari bawah//masyarakat memang menjadi tepat sasaran, karena proyek tsb memang dikehendaki masyarakat ybs, tepat anggaran, karena kecil kemungkinan dikorupsi pejabatnya bahkan peran serta masyarakat bisa menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari sekedar nilai yang ada di APBD. Dll.

Semoga bisamenjadi contoh yang baik bagi kanupayten lainnya. Amin