INOVASI DARI PUSAT...

INOVASI DARI PUSAT.

1.  Serapan anggaran.

 

Dalam rapat Presiden dengan para kepala daerah provinsi, diungkapkanlah oleh presiden Daerah Daerah yang serapan APBD nya rendah, sebagaimana ndiberitakan kompas.com dibawah ini.

Sebelumnya, Jokowi blakblakan merinci ada sepuluh pemerintah provinsi yang paling malas menyerap anggaran karena dana yang mengendap di bank daerah cukup besar.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengikuti rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Kepala daerah yang pertama kali ditegur oleh Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta alias Ahok.

Sebab, serapan anggaran di DKI Jakarta terendah dari semua provinsi yang ada.

"Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi, yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sembilan provinsi lain yang juga disebut Jokowi yakni Jawa Barat (Rp 8,034 triliun), Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (2,86 triliun), Papua (Rp 2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun), Banten (Rp 1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun), dan Aceh (Rp 1,4 triliun).(sumber:Kompas.com)

Pengungkapan data ini sebaiknya menjadi moment bagi para Gubernur Kepala daerah untuk mengungkapkan hal yang sama pada rapat koordinasi bupati/walikota bersama jajaran SKPD di propoinsi ybs.

Demikian pula, bagi bupati/walikota, untuk mengungkapkan hal yang sama bagi setiap kecamatan dan jajaran SKPD, pada rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota ybs. Dengan demikian, diharapkan nantinya ada rasa malu jika prestasi wilayahnya ketinggalan dalam menyerap anggaran APBD nya. Hal yang sama juga terhadap para lurah dikecamatan ybs. Hal ini akan menimbulkan persaingan  peningkatan kinerja para bupati dan camat serta  jajaran SKPD ybs, lebih lebih apabila  ada warning mutasi terhadap pejabat yang tak mampu menyerap anggaran disatuan kerjanya. Sedang yang berhasil, mungkin akan diberi tanggungjawab yang lebih besar lagi.

Langkah Presiden ini perlu diapresiasi sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi di era demokrasi saat ini, sehingga kita menjadi tahu kinerja pemerintah daerah dan aparatnya. Nantinya pada akhir tahun sebaiknya juga diumumkan serapan anggaran pemerintah daerah masing masing, dan perlu pemberian penghargaan bagi yang serapan anggaran nya tinggi, dan punishment bagi yang anggarannya rendah, tentu setelah diperiksa aparat pemeriksa.

Demikian saran saya, yanvg mungkin juga sudah dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia. Saya yakin itu.