PASCA PILKADA DKI JAKARTA.....

PASCA PILKADA DKI JAKARTA 2017.

Mewaspadai rebutan rezeki di BUMD.

Menurut data (BPBUMDPM Prov Jakarta)yang saya baca, ada 25 perusahaan daerah milik pemprov DKI jakarta, yaitu :

1.   PT Jakarta Propetindo ( 99,85%).

2.   PT Rumah Sakit Haji Jakarta.(51%)

3.   PT Pembangunan Jaya.(38,8%)

4.   PT Pakuan Internasional.(2,65%)

5.   PT Graha Sahari Suryajaya (Sheraton media & Towers)(8,08%)

6.   PT  Ratax Armada.(28%)

7.   PT KBN (Kawasan Berikta Nusantara).(26,86%)

8.   PT Cemani Toka.(27,42%)

9.   PT Asuransi bangun Askrida.(4,47%)

10.                     PT Delta jakarta.(26,25%)

11.                     PT Jakarta International Expo.(13,13%)

12.                     PT Transportasi jakarta.(99,35%)

13.                     PT Mass Rapid Transit Jakarta.(99,97%)

14.                     PD PAL Jaya.(100%)

15.                     PD Air Minum Jaya.(100%)

16.                     PD Darma jaya.(100%)

17.                     PD Pasar Jaya.(100%)

18.                     PD Pembangunan Sarana Jaya.(100%)

19.                     PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jakarta.(95,65%)

20.                     PT Bank DKI Jakarta.(99,9%)

21.                     PT Food Station Tjipinang jaya.(99,8%)

22.                     PT Pembangunan Jaya Ancol (tbk).(72%)

23.                     PT Jakarta Tourisindo.(99,34%)

24.                     BP Taman Hiburan Rakyat Lokasari.(100%)

25.                     PT JIEP (Jakarta Industrial Pulau Gadung)(50%).

Perusahaan tersebut merupakan badan usaha milik daerah atau yang dikenal dengan BUMD. Dimana para direkturnya maupun komisarisnya bergaji tinggi dan menyumbang kontribusi yang besar bagi APBD DKI Jakarta.

Kalau gubernur sekarang akan menang dalam pemilihan pada pebruari 2017,tentu para direktur dan komisaris perusahaan mesti bersiap siap untuk berhenti daqri jabatannya. Karena tidak mungkin parpol Cuma mendukung saja, tetapi akan ada yang dituju, untuk menjadi mesin ATM pada pemilu 2019 yang akan datang. Kalau mengisi jabatan di pemerintahan,  amat kecil kemungkinannya, karean merupakan jabatan karier. Maka satu satunya yang akan menjadi incaran paerpol adalah BUMD tsb. Oleh karena itu, dukungan kepada calon memang harus dihitung dengan cermat.   Kalah di [pilkada DKI Jakarta, akan semakin berat untuk menuju 2019, karena:

1.   DKI merupakan representasi pemilu di Indonesia, menang di DKI besar kemungkinan bisa menang secara nasional.

2.   Untuk menjalankan mesin partai pada 2019, mau tidak mau partai harus memiliki uang yang cukup untuk kampanye pemilu, maka DKI merupakan salah satu sumber uang nasional, yang akan menjadi rebutan parpol, terutama nantinya adalah pengelolaan BUMD nya. Maka para pejabat di BUMD hendaklah bersiap diri jika harus berhenti dari jabatan, seperti para menteri yang baru diganti pada Juli yang lalu, seperti Sudirman Said, Anis Baswedan dll, dengan berbagai alasan tentunya. Walaupun para direktur itu mungkin berprestasi.

3.   Itulah sebabnya, PDIP masih menimbang nimbang, untuk mendukung petahana ataukah mengusung sendiri calonnya,  atau berkoalisi dengan koalisi kekeluargaan yang banyak partai itu. Mendukung petahana mendasarkan pada fakta dan realita kinerja dan elektabilitasnya yang masih tinggi. Sedang mengusung calon sendiri, seperti berjudi, kalau menang, maka menjadi pesta besar PDIP menuju 2019,kalau kalah akan gigit jari, sedang kalau dengan koalisi kekeluargaan maka kue akan dibagi banyak partai.

Melihat hal  diatas, warga jakarta seyogyanya mengkritisi setelah pilkada DKI 2017 dengan melihat perubahan  yang terjadi di BUMD DKI, apakah para pejabatnya diganti dengan yang memakai jas kuning, biru, merah, atau yang lainnya. Maka masyarakat transparansi jakarta harus memasang mata dan telingsanya lebih tajam, agar penghasilan Jakarta benar benar untuk pembangunan Jakarta dan masyarakatnya.      setuju nggak bro....????